United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS

masukkan script iklan disini

Konvensi UNCLOS  di tanda tangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai di berlakukan pada tanggal 16 November 1994

 BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT

 

PEMBUKAAN. 3

BAB I PENDAHULUAN. 3

BAB II  LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN. 4

BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL. 13

BAB  IV  NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES) 17

BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. 21

BAB VI LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF) 30

BAB VII LAUT LEPAS (HIGH SEAS) 34

BAB VIII REZIM PULAU (REGIME OF ISLANDS) 44

BAB IX LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP (ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED) 44

BAB X HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI LAUT SERTA KEBEBASAN TRANSIT  44

BAB XI  KAWASAN (THE AREA) 46

BAB XII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT. 78

BAB XIII RISET ILMIAH KELAUTAN. 96

BAB XIV PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN. 104

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA (SETTLEMENT OF DISPUTES) 108

BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS) 116

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP. 117

LAMPIRAN I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES) 124

LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN. 124

LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI 126

LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE. 145

LAMPIRAN V. KONSILIASI 153

LAMPIRAN VI. LEMBARAN OF THE INTERNATIONAL Majelis UNTUK HUKUM LAUT. 156

LAMPIRAN VII. ARBITRASE. 167

LAMPIRAN VIII. ARBITRASE KHUSUS. 170

LAMPIRAN IX. PARTISIPASI OLEH ORGANISASI INTERNATIONAL. 172

 

 

 

 

 

Text Convention on the Law of the Sea terdiri atas 17 Bagian (Parts) dan 9 Lampiran (annexes)

 

PREAMBLE - UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA

PART I - INTRODUCTION
PART II - TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE
PART III - STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION
PART IV - ARCHIPELAGIC STATES
PART V - EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
PART VI - CONTINENTAL SHELF
PART VII - HIGH SEAS
PART VIII - REGIME OF ISLANDS
PART IX - ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS
PART X - RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO AND FROM THE SEA AND FREEDOM OF TRANSIT
PART XI - THE AREA
PART XII - PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT
PART XIII - MARINE SCIENTIFIC RESEARCH
PART XIV - DEVELOPMENT AND TRANSFER OF MARINE TECHNOLOGY
PART XV - SETTLEMENT OF DISPUTES
PART XVI - GENERAL PROVISIONS
PART XVII - FINAL PROVISIONS

ANNEX I. - HIGHLY MIGRATORY SPECIES
ANNEX II. - COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF
ANNEX III. - BASIC CONDITIONS OF PROSPECTING, EXPLORATION AND EXPLOITATION
ANNEX IV. - STATUTE OF THE ENTERPRISE
ANNEX V. - CONCILIATION
ANNEX VI. - STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
ANNEX VII. - ARBITRATION
ANNEX VIII. - SPECIAL ARBITRATION
ANNEX IX. - PARTICIPATION BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT 

Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982

Pemberlakuan: 16 November 1994

PEMBUKAAN

 

Negara-negara Peserta pada Konvensi ini,

Didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan, dalam semangat saling pengertian dan kerjasama, semua masalah yang bertalian dengan hukum laut dan menyadari makna historis Konvensi ini sebagai suatu sumbangan penting terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia,

Mencatat bahwa perkembangan yang telah terjadi sejak Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Jenewa tahun 1958 dan 1960 telah menekankan perlu adanya suatu Konvensi tentang hukum laut yang baru dan yang dapat diterima secara umum,

Menyadari bahwa masalah-masalah ruang samudera adalah berkaitan erat satu sama lain dan perlu dianggap sebagai suatu kebulatan,

Mengakui keinginan untuk membentuk, melalui Konvensi ini, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara, suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai, pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi sumber kekayaan hayati dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya,

Memperhatikan bahwa pencapaian tujuan ini akan merupakan sumbangan bagi perwujudan suatu orde ekonomi internasional yang adil dan merata yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat manusia sebagai suatu keseluruhan dan, terutama, kepentingan dan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, baik berpantai maupun tidak berpantai,

Berkeinginan dengan Konvensi ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang termuat dalam resolusi 2749 (XXV) 17 Desember 1970 dimana Majelis Umum dengan khidmat menyatakan inter alia bahwa baik kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara,

Berkeyakinan bahwa pengkodifikasian dan pengembangan secara progresif hukum laut yang dicapai dalam Konvensi ini akan merupakan sumbangan untuk memperkokoh perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial segenap rakyat dunia, sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditetapkan. Menegaskan masalah-masalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini tetap tunduk pada ketentuan dan asas hukum internasional umum.

Telah menyetujui sebagai berikut::

 

BAB I